Kementrian Dalam Negeri kembali mengumpulkan kepala daerah dan forkopimda dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah. Senin(28/11/2022).

Rapat yang digelar pada Senin (28/11/2022) di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut diikuti oleh Menteri Perdagangan Dr. (H.C) Zulkifli Hasan, S.E.,M.M., Badan Pusat Statistika, Badan Pangan Nasional, Kementrian Pertanian serta seluruh Gubernur, Bupati/Wali Kota, dan Forkopimda secara virtual.

Rapat dilaksanakan dalam rangka tindak lanjut arahan Bapak Presiden untuk setiap Minggu dilakukan Anev (analisis dan evaluasi) inflasi guna megetahui perkambangan inflasi di daerah.

Dalam Rakor kali ini, Mendagri memberikan kesempatan bagi daerah yang tercatat memiliki inflasi rendah dan tinggi untuk membagikan tips dan kiat-kiat kebijakan yang ditempuh dalam pengendalian inflasi serta daerah yang memiliki tingkat inflasi tinggi untuk mencari solusi permasalahanya.

Misalnya saja Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara yang inflasinya rendah berada pada angka 4.65% persen, Kabupaten Belitung 4.92 % yang tergolong rendah sedangkan Kota Jambi 7.17% , Aceh Barat inflasinya 8.63 %, serta kota serang 7.54% yang tingkat inflasinya tinggi diatas rata- rata nasional.

Kemudian, Mendagri juga membuka ruang diskusi bagi daerah yang memiliki angka inflasi cukup tinggi, untuk mengetahui kendala dalam implementasi kebijakan pengendalian inflasi.
“Kita ingin tahu problemnya apa, kendalanya apa, supaya kita bantu dari pemerintah pusat,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut mendagri juga menyampaikan bahwa bagi daerah yang memiliki tingkat inflasi tinggi tidak akan diberikan izin untuk keluar negeri, “ini sudah saya laporkan ke presiden”, ujarnya.

Mendagri juga menegaskan, meski inflasi diakibatkan situasi global, kondisi ini perlu disikapi dengan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah. Mendagri mengingatkan, jangan sampai inflasi kian tak terkendali yang berujung pada ketidakstabilan sosial, keamanan, dan politik dalam negeri.

Sementara itu untuk tingkat inflasi di Kabupaten Minahasa Utara masih tergolong sangat rendah di angka 0.12% per oktober 2022, hanya saja pemerintah perlu mengantisipasi laju perkembangan inflasi di daerah sekitar yang bisa mempengaruhi inflasi di Minahasa Utara, dibutuhkan leverage atau daya ungkit kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam pengendalian inflasi, menjadi perioritas pemerintah, kehadiran pemerintah dituntut untuk memastikan tidak ada lonjakan harga yang signifikan saat Natal dan Tahun baru nanti.(Humas minut)
#MinutHebat
#ExoloreKikupang

About superadmin

Check Also

Pantau Wilayah Terdampak Banjir, Bupati Minahasa Utara bersama Kapolres Turlap Ke Desa Patokaan, Desa Warisa dan Desa Warisa Kampung Baru Kecamatan Talawaan. Sabtu, 28 Januari 2022.

Pantau Wilayah Terdampak Banjir, Bupati Minahasa Utara bersama Kapolres Turlap Ke Desa Patokaan, Desa Warisa …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *